RUU Pornografi

Perlukah kita sebuah undang-undang yang khusus mengatur masalah ini?

Ini RUU yang kontroversial.

Pembahasan RUU Pornografi sudah berlangsung sejak tahun 1997 lalu. Bisa dibilang, pembahasan RUU ini paling alot diantara pembahasan RUU lainnya. Pro kontra menyeruak sejak RUU yang semula bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi ini dibahas.

Ingin tahu seperti apa rancangan undang-undang dari dewan perwakilan rakyat kita?

Simak naskahnya di bawah ini:

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

17 thoughts on “RUU Pornografi

  1. @3. iway
    Bung iway, Anda sebenarnya sudah dilindungi oleh KUHP, moral, etika dan agama. Jika semua perangkat itu dipatuhi, niscaya pornografi tidak akan memapar Anda kecuali diri Anda sendiri yang memaparkan diri ke pornografi. Jadi, ngapai bikin UU baru? Bikin repot saja…

  2. Saya sudah menulis di blog saya tapi kalau boleh meringkas, saya tidak setuju pengesahan RUU Pornografi dengan alasan hal itu akan menjadi absurd karena mengatasnamakan persepsi.
    Makanya yang jadi masalah, persepsi siapa yang dipakai atas nama?

  3. hanya orang-orang bodoh yang menyetujui ruu pornografi tersebut karena pemerintah hanya orang yang paling tolol di indonesia ini.
    tolong pikir dlu sebelum melakukan keputusan jangan sampai merugikan orang lain.
    kalau ruu pornografi ada apa pemerintah sendiri ga mikir di papua orang banyak yang memakai pakaian yang minim tpi apakah itu termasuk pornografi????
    banyak orang -orang di desa terutama yang perempuan yang biasa mandi di sungai dengan hanya memakai pakaian yang menutupi bagian atas dada sampai di atas lutut apakah itu termasuk pornografi???
    indonesia masih dipimpin oleh orang-orang bodoh

    walaupun saya orang islam saya menolak tegas adanya ruu pornografi karena hanya merugikan orang-orang kecil tapi malah menguntungkan orang besar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    pemerintah yang korupsi dihukum paling lama 2 tahun tpi kenapa orang yang hanya mencuri ayam dihukum bisa mencapai 10 tahun penjara???????????????????

    yang namanya sex orang tidak bisa melarang
    presiden saja butuh sex apalagi kita????

    INDONESIA DI PIMPIN OLEH PARA ORANG-ORANG BODOH,TOLOL,SINTING DAN GILA SEPERTI PEMERINTAH SEKARANG YANG HANYA MEMIKIRKAN DUIT,, DUIT ,,, DAN DUIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. ini negara hukum ,, bukan negara undang-undang ..
    terlalu banyak UU tapi hukumnya tidak berjalan ..
    UU Pers ,, UU perlindungan anak ,, UU penyiaran
    3 UU itu saja sebenarnya sudah cukup utk mengCover “pornografi” yang kata sebagian orang menjadi masalah .. (karna buat saya Pornografi bukan masalah tapi realita)

    yang ga waras pemimpinnya apa rakyatnya ??
    yang miskin masih banyak ,,
    yang kelaperan masih banyak ,,
    sekarang kok moral orang diurusin ..
    ckckckckckckccckk ……..
    GA MUTU ….!!!!!!!!!!!!!!

  5. Coba pikirkan analogi ini:

    Agama /ideologi –>Fanatisme –>Aktualisasi –>Kejahatan terorisme
    Miras –>Budaya (?) –>Mabuk –>Kejahatan sosial
    Ketelanjangan –>Pornografi –>Libido –>Kejahatan sexual
    Politik –>Jabatan –>Kekuasaan –>Kejahatan pelanggaran hak asasi
    Uang –>Kaya –>Kesempatan –>Kejahatan ekonomi, Korupsi, dll

    Dari analogi di atas kita bisa memilah bagian mana yang seharusnya menjadi sasaran UU.
    Cara pandang dan isi pasal UU Pornografi seharusnya bukan Anti Pornografi sebab
    UU Perkawinan juga tidak berarti UU Anti Perkawinan. Begitu pula dengan UU yang lain.

    Tidakan pencegahan sebenarnya terletak di kolom III dan Hukuman terletak pada kolom IV.
    Sampai pada kolom III sebenarnya masih belum /tidak akan menimbulkan masalah bila dikendalikan dengan baik dan diarahkan ke hal positif.
    Semua usaha mengontrol Kolom I dan II tidak bisa /sangat sulit. Bahkan kontra produktif dan kurang bijaksana serta dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

    Uraian di atas bermaksud untuk menunjukan pokok permasalahan, agar dapat mensikapinya dengan tepat dan secara dewasa.

  6. Assalamualaikum

    Saya setuju ada UU Pornografi kayak di LN, cuman saya sangat menentang RUU pornografi yang ada skrg ini krn bbrp hal mendasar:
    1. Harusnya UU Pornografi mengatur pembuatan dan peredaran film, majalah, buku cerita porno/semi.
    Porno = hub intim/sex dengan menampilkan organ intim; Semi = hub intim/sex tapi tidak menampakkan organ intim.
    2. Jika peredaran film atau material porno tsb diperbolehkan, maka harus dibatasi untuk yang dewasa aja (spt UU Pornografi di LN). Jika dirasa susah untuk pengawasannya, mendingan dilarang aja.
    3. Draft RUU pornografi yang ada saat ini telah menyentuh ke cara berpakaian, adat, diluar konteks porno itu sendiri. Jadi besok lusa jika ada cewek memakai celana pendek, bisa2 dikategorikan porno. Ini khan keterlaluan. Atau jika ada cewek pake singlet atau kembem, dianggap porno juga. Gimana kalo cowo pake celana pendek dan bertelanjang dada, apakah tidak porno juga? Gimana jika ada cewek/ibu2 yang terangsang meliat cowok berotot bertelanjang dada dan memakai celana ketat? Apakah cowoknya bisa ditangkap? atau cuman cewek yang memakai celana pendek atau kembem? Jika ya, berarti ada diskriminasi gender dan lagi2 cewek menjadi korban/kambing hitam.
    4. Banyaknya definisi pornografi yang tidak jelas, ukuran porno didasarkan pada terangsang atau tidaknya orang yang melihat. Ini sangat subjektif sekali. Kembali ke poin 3 diatas, lagi2 cewek selalu jadi korban. Seharusnya Porno itu = beradegan sex/hub intim, gambar2 beradegan sex/kelamin atau semi.
    Jadi yang mesti diatur adalah semua film, majalah, buku cerita, situs internet, dll yang jelas2 menggambarkan hub intim/kelamin/sex.
    Bukan cara orang berpakaian. Ini Draft RUU Pornografi paling nyeleneh yang pernah ada.
    5. Adanya peran serta masyarakat dalam mengawasi. Berarti bisa memperbolehkan siapapun untuk menghakimi atau menuduh seseorang porno atau tidak. Dasarnya penilaiannya, ya itu terangsang atau tidak. Khan sangat absurb sekali. Lagi2 selalu cewek yang jadi korban. Gimana dengan cowok bertelangjang dada dan bercelana ketat?

    Demikian ulasan saya. Tolak Draft RUU Pornografi yang ada saat ini.

  7. Mulanya sebelum saya membaca RUU pornografi saya tidak setuju/menolak RUU tersebut.
    Namun setelah saya membaca RUU Pornografi tesebut maka sadarlah saya bahwa RUU Pornografi tersebut dibuat oleh Iblis / setan setan yang berwujud anggota dewan yang mengatas namakan moral dan agama.

    Kesimpulannya,
    Saya tidak setuju dgn RUU Pornografi

  8. Saya ga setuju dgn RUU di atas, akan saya rubah dgn simpel spt berikut ini:

    ” Siapapun yang membuat orang lain merangsang, dia harus siap dirasakan oleh orang yang melihat..jangan salahkan orang yang ngerangsang karena kesalahan sendiri…” :)

    hahaha…

  9. kasihan pemerintah kita…ketika korup dihujat, ketika salah dihujat, eh..ketika berbuat kebaikan bagi masyarakat juga masih dihujat!

    aq menyayangi adik-adiku..aq menyayangi saudari-saudariku..
    semoga dengan di sahkannya UU ini mereka tidak menjadi korban tontonan -tontonan porno dgn embel-embel ci

  10. Em…maaf…boleh ikut bicara kah…?

    Sebelum memberi banyak komentar saya sarankan untuk membaca baik-baik RUU ini, sasarannya siapa dan untuk apa di buat…

    Mudah-mudahan anda tidak terpapar oleh pihak-pihak yang sudah ‘negative thinking’ dulu…
    Bukan kah sudah kewajiban pemerintah mengatur untuk memberikan yang terbaik bagi SEMUA rakyatnya…?

    Anda juga bisa menyampaikan ketidak puasan anda dengan prosedur yang ada, hujatan tidak akan memberikan solusi juga kan?

  11. masalahnya pemerintah sekarang udah ga mau dengerin rakyatnya lagi ..!!

    jadi mending diskusi kayak gini ..

    untuk “anakuipenginikutngomong” apa sudah baca rancangannyaa??
    lebih baik ikut baca juga ..
    coz isinya ga mutu smua ..
    dari cacat hukum ,, multitafsir ,, dll ..

    masih perlu di dukung kah????

    satu lagi ,,
    memberikan yang terbaik untuk rakyat bukan seperti ini caranya ..

    thx be4
    salam sejahtera 6 Agama untuk kita semua ..

    **keepitreal**

  12. Saya sendiri tidak punya masalah dengan yang namanya erotika dan pornografi. Saya dengan bangga mengatakan bahwa saya punya 2 GB gambar/film porno di PC saya yang sudah bertahun-tahun saya himpun untuk konsumsi pribadi. Yang lebih saya kuatirkan adalah tereksposnya materi pornografi untuk orang-orang berusia di bawah umur (<21 tahun tepatnya, karena saya anggap <17 tahun itu sekarang ini kurang memadai sebagai standar di bawah umur). Untuk usia di atas 21 tahun, apalagi yang menyalahkan pornografi untuk membenarkan tindakan-tindakan pelecehan seksual kepada orang lain, saya katakan mereka itu banyak alasan saja, karena sebagai orang dewasa, sudah sewajarnya mereka diharapkan untuk lebih arif menyikapi ekses dari pornografi (birahi jadi terangsang) dibandingkan ABG-ABG yang baru berkenalan dengan seksualitasnya,

    Saya saat ini berumur 30 tahun dan belum menikah, tapi saya punya 5 keponakan yang berumur mulai dari 1 tahun s/d 22 tahun. Of course, saya tidak akan membiarkan keponakan-keponakan saya yang berusia di bawah 21 tahun menonton apapun yang ada muatan seksual dan kekerasannya (saya sendiri sering menyayangkan kenapa kakak saya mengijinkan anaknya menonton/main game “Naruto” yang jelas-jelas sangat grafis dalam menvisualkan kekerasan). Tapi bagaimana dengan keponakan saya yang paling tua? Saya tidak akan keberatan apabila dia mengajak saya menonton DVD “Sex and The City: The Movie”, sekalipun film itu bebas dari sensor apapun…

    Soal RUU Pornografi? Ah, memang lebih baik Indonesia ini berganti nama saja jadi Indonesianistan,,,,

  13. Semangat UU Pornografi dapat dilihat dari tiap pasalnya ingin membuat
    satu standart nilai yang dapat diterima oleh semua kelompok
    masyarakat. Namun sayangnya menggunakan standart ekstrim yang sulit
    diterima oleh kelompok lain. Sebagai ilustrasi: ingin memperkirakan
    harga dengan yang paling murah atau sebaliknya yang termahal. Maka
    tentu saja ada yang merasa dirugikan.
    Jika para perancang UU itu menggunakan standart universal dengan
    solusi win-win saya pikir masih bisa ditoleransi. Misalnya saja
    menghapus semua unsur Pornoaksi dan meregulasi yang sifatnya publik
    saja.Inilah yang diharapkan oleh para penentang UU Pornografi.
    Silakan mengatur /membatasi yang porno tetapi jangan mengatur moral
    setiap pribadi warga negara.
    Dari definisinya saja sudah terasa sangat ekstim dengan
    mencantumkan “gerak tubuh” dan “yang membangkitkan hasrat seksual”.
    Apalagi menganggap yang lumrah dan alamiah seperti “kesan
    telanjang”, “ketelanjangan”, “bersenggama”, “onani”, “alat
    kelamin”, “Homoseksual”, dan lain-lain sebagai suatu hal porno. Ini
    kan terasa sangat berlebihan seolah-olah mereka tidak mengerti arti
    Pornografi. Atau malah terkesan sepertinya mereka mau membuat batasan
    baru sesuai keinginannya yang lebih cocok disebut sak karepe dewe.
    Jika memang demikian maksudnya lebih tepat UU itu disebut dengan
    istilah sendiri, misalnya UU anti ngaceng.

  14. menurut saya, RUU pornografi sudah tepat untuk disahkan sebagai UU, karena jaman sekarang yang semakin modern tetapi sering sekali menyalahgunakan teknologi sebagai media pengakses tercepat hanya untuk memperoleh fantasi-fantasi sex.
    tetapi saran saya coba RUU tersebut lebih dipertegas ke arah mana yang lebih diperioritaskan dan yang paling mendukung untuk meminimalkan SEX BEBAS, agar masyarakat tidak salah pengertian mengenai RUU tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s